Kuartal I 2026, PDB tumbuh 5,61 persen. Tertinggi dalam 13 tahun. Angka yang bikin headline. Tapi ada pertanyaan sederhana yang sering lupa ditanya. Tumbuhnya dari mana?
Ketika konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen sementara konsumsi rumah tangga hanya 5,52 persen, komposisi pertumbuhan berubah. Ini bukan soal angkanya benar atau salah - PDB dihitung dengan benar. Yang perlu dipertanyakan adalah: apakah pertumbuhan yang bergantung pada belanja pemerintah bisa langsung diartikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat ikut membaik?
Artikel ini membaca pertumbuhan itu lewat tiga lensa: teori ilusi fiskal - ilusi fiskal yang membuat warga merasa beban lebih ringan dari kenyataan, metode statistik alternatif, dan indikator struktural yang menunjukkan apa yang PDB tidak ceritakan.
Bagian 1 Ilusi Fiskal: Teori Klasik yang Kembali Relevan
Konsep ilusi fiskal - ilusi fiskal - pertama kali dirumuskan oleh ekonom Italia Amilcare Puviani pada tahun 1903. Ide dasarnya sederhana: pemerintah mengatur sistem fiskal sehingga warga pajak merasakan beban lebih ringan dari yang sebenarnya.1
Puviani berargumen bahwa kelompok yang berkuasa akan berusaha menciptakan berbagai ilusi fiskal agar warga pajak merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan kurang memberatkan dari kenyataan, sementara manfaat layanan publik yang diterima lebih besar dari kenyataan.
Pada tahun 1977, James M. Buchanan dan Richard E. Wagner menghidupkan kembali konsep ini dalam buku Democracy in Deficit. Sistem perpajakan yang kompleks - pajak tidak langsung, pemotongan gaji otomatis, pembiayaan berutang - membuat biaya pemerintah terasa lebih murah dari yang sebenarnya.2
Konsekuensinya nyata. Ketika warga merasa pajak "murah," mereka mendukung belanja yang lebih besar. Politisi memilih defisit dan utang daripada menaikkan pajak - karena utang terasa "gratis" bagi generasi sekarang.
Di Indonesia, ilusi fiskal beroperasi lewat empat jalur: (1) defisit anggaran negara diperlebar tanpa kenaikan pajak yang setara, (2) utang menunda beban ke generasi mendatang, (3) beban fiskal dialihkan ke BUMN dan Danantara di luar anggaran negara, dan (4) angka PDB yang naik menciptakan persepsi ekonomi sehat - padahal ditopang belanja pemerintah, bukan daya beli masyarakat. Artikel ini memperluas ilusi fiskal dari ranah persepsi pajak ke ranah pembacaan statistik pertumbuhan. Ini klaim berbeda, meski saling terkait.
Fenomenanya nyata: negara berutang lebih banyak untuk membiayai belanja. PDB naik. Tapi kemampuan bayar utang dan kesejahteraan masyarakat tidak otomatis mengikuti.
Apakah sistem fiskal Indonesia saat ini secara struktural menciptakan ilusi fiskal - sehingga warga mendukung belanja besar tanpa menyadari beban utang jangka panjang yang ditanggung?
Bagian 2 Dari Mana Pertumbuhan Itu Berasal?
Tahun 2025, defisit anggaran negara terealisasi Rp670,34 triliun atau 2,81 persen PDB (LKPP final, Juli 2026). Awalnya sempat diumumkan Rp695,1 triliun/2,92% PDB - lalu direvisi turun setelah pendapatan negara naik. Total utang per Desember 2025: Rp9.658 triliun, atau 40,54 persen PDB.3
Pertumbuhan PDB riil rata-rata 2021-2025: 4,84% per tahun (BPS: 3,70% → 5,31% → 5,05% → 5,03% → 5,11%). Sementara itu, total utang pemerintah naik dari Rp6.914 triliun (2021) menjadi Rp9.638 triliun (2025) - berkembang +39,4% dalam empat tahun.19
Lebih tajam lagi: belanja bunga utang naik dari Rp343,5 triliun (2021) menjadi Rp514,4 triliun (2025) - melonjak +49,7% dalam empat tahun. Sementara outlook 2026 menargetkan Rp599,4 triliun, berarti bunga utang hampir dua kali lipat dari realisasi 2021.20
Artinya: utang tumbuh 8,1 kali lipat dari laju pertumbuhan ekonomi. Bunga utang tumbuh 10,3 kali lipat dari laju pertumbuhan ekonomi. Ketika bunga utang tumbuh jauh lebih cepat dari ekonomi, setiap tahun sisanya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi semakin tipis.
Sumber: Total utang dari Lakin DJPPR 2025 & CNBC Indonesia (26 Maret 2026). Bunga utang dari LKPP 2025 yang diaudit BPK (24 Juli 2026). PDB riil dari BPS "National Income of Indonesia 2021-2025" (22 Juni 2026).
Bayangkan dua negara sama-sama tumbuh 5%. Negara A tumbuh karena investasi swasta dan ekspor. Negara B tumbuh karena belanja pemerintah yang dibiayai utang. Angkanya sama. Tapi maknanya berbeda - yang satu berkelanjutan, yang satu bergantung pada kebijakan fiskal yang bisa berubah tahun depan.
Pertanyaannya bukan "apakah PDB naik." Tapi "dari mana PDB itu berasal, dan siapa yang menanggung bebannya?"
PDB 5,11 persen pada 2025 dan 5,61 persen pada Q1-2026 memang nyata. Tapi komposisinya berubah. Konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen - empat kali lipat laju konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan itu lebih bergantung pada stimulus fiskal, bukan pada pemulihan daya beli masyarakat.
INDEF memperingatkan bahwa pertumbuhan Q1-2026 lebih banyak didorong pengeluaran musiman Lebaran dan gaji ke-13 ASN, bukan transformasi struktural. Sementara itu, pinjaman daring tumbuh 25% dan pembiayaan gadai melonjak 48% - sinyal bahwa banyak keluarga mempertahankan konsumsi lewat utang, bukan kenaikan pendapatan.
Catatan: data di atas baru satu kuartal. Konsumsi pemerintah memang selalu melonjak tiap Q1 - THR, gaji ke-13/14, percepatan realisasi anggaran. Pola ini berulang tiap tahun. Untuk klaim yang lebih kuat, diperlukan tren multi-tahun. Bagian berikut membaca indikator struktural - porsi bayar utang, porsi pajak, komposisi belanja - yang memang bersifat jangka panjang.
Mekanismenya sederhana:
- Pemerintah menarik utang baru untuk membiayai defisit
- Uang utang masuk ke belanja negara - gaji ASN, subsidi, program MBG, KopDes
- Belanja itu tercatat sebagai komponen PDB
- PDB naik - tapi sumbernya bukan produktivitas masyarakat
- Bunga utang membengkak (Rp599 triliun pada 2026) - ruang fiskal untuk belanja produktif menyempit
Dengan laju bunga utang yang tumbuh 10 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi, mekanisme ini bukan sekadar siklus - ini spiral. Dari Rp343,5 triliun pada 2021 menjadi Rp514,4 triliun pada 2025, dan diproyeksikan Rp599,4 triliun pada 2026. Semakin besar utang, semakin besar porsi pendapatan negara yang tersedot untuk bunga, semakin kecil ruang untuk belanja yang bisa menghasilkan pertumbuhan riil.
Laju pertumbuhan: konsumsi pemerintah 21,81%, investasi 5,96%, konsumsi rumah tangga 5,52%. Konsumsi pemerintah memang laju tercepat.
Kontribusi terhadap pertumbuhan: karena bobot konsumsi rumah tangga di PDB jauh lebih besar (54,36%), ia tetap menyumbang sekitar 2,94 poin persentase dari 5,61% - kontribusi terbesar. Kontribusi konsumsi pemerintah lebih kecil secara absolut, meski lajunya jauh lebih tinggi.
Yang perlu dicatat: akselerasi konsumsi pemerintah yang empat kali lipat laju rumah tangga. Ini pertanda komposisi pertumbuhan bergeser - dan dampaknyanya terhadap keberlanjutan fiskal perlu diawasi.
PDB Q2-2026: 5,29% YoY - melambat dari Q1 (5,61%). BPS rilis 5 Agustus 2026. Semester I tumbuh 5,45% YoY, tertinggi dalam 13 tahun. Tapi komposisinya berubah: konsumsi rumah tangga melambat dari 5,52% (Q1) menjadi 5,06% (Q2). Konsumsi pemerintah juga melambat dari 21,81% menjadi 15,97%. PMTB justru meningkat: 5,96% → 6,87%. LPEM FEB UI mencatat perlambatan konsumsi terjadi di empat kategori utama: makanan-minuman, transportasi-komunikasi, restoran-hotel, dan pakaian-alas kaki.
Utang pemerintah tembus Rp10.293,69 triliun (Juni 2026). Rasio utang 41,26% PDB - rekor tertinggi sepanjang sejarah. SBN mendominasi 87,11% (Rp8.966,79T), pinjaman 12,89% (Rp1.326,9T). Bright Institute proyeksi utang bisa tembus Rp10.600T akhir tahun akibat pelemahan kurs. Menkeu Purbaya siapkan strategi: batasi defisit, optimalkan pajak, manfaatkan keuntungan Danantara.
Defisit anggaran negara terjaga. Hingga Juli 2026, defisit 0,91% PDB. Pendapatan negara tumbuh 21,3% YoY, belanja negara tumbuh 18,2%. Keseimbangan primer surplus Rp85,1 triliun. Ranggaran negara 2027 target defisit 1,8-2,4% PDB (turun dari proyeksi 2,85% di 2026).
Dividen BUMN kembali ke kas anggaran negara. Menkeu Purbaya mengonfirmasi sebagian dividen BUMN akan masuk ke kas anggaran negara tahun ini sebagai cadangan fiskal. Ini sinyal bahwa struktur Danantara mulai direvisi - negara mulai menarik kembali penerimaan langsung yang sebelumnya dialihkan ke Danantara.
KopDes Rp240 triliun ditanggung anggaran negara. Cicilan ~Rp40 triliun/tahun mulai September 2026. PMK 7/2026 memotong 58% Dana Desa (Rp34,57T dari Rp60,57T). Sisa Dana Desa reguler: hanya Rp26 triliun. ICW temukan potensi markup Rp4,86-5,54 triliun dalam pengadaan 80.000 pick-up Kopdes. KPK ingatkan potensi korupsi pengadaan kipas angin Rp1,8 triliun. CELIOS kritik: Kopdes lebih menyerupai saluran distribusi bansos daripada koperasi produktif.
Menkeu akui PDB tidak cukup. Purbaya: "Pemerintah tidak hanya melihat angka PDB, tetapi juga indikator lain seperti consumer confidence dan penjualan ritel."
Data ekonomi lain: Pinjol Rp105,14T (+25,88% YoY); Gadai naik 48% jadi Rp130T; PHK 2025: 88.519 kasus (+13,54%). BI-Rate 5,75% (Juli 2026). Inflasi 2,9% YoY. Rupiah terdepresiasi ~9,5% YoY.
Utang tidak langsung masuk PDB. Yang masuk adalah transaksi yang dibiayainya - gaji, subsidi, belanja barang/jasa. Gaji ASN yang dibayar dari utang tetap aktivitas ekonomi riil. PDB memang menghitungnya dengan benar.
Persoalannya bukan "nyata atau tidak." Persoalannya: apakah belanja itu membeli kapasitas ekonomi masa depan - infrastruktur, pendidikan, produktivitas - atau sekadar membiayai konsumsi hari ini tanpa menciptakan kemampuan untuk menanggung biayanya nanti?
Bagaimana membedakan pertumbuhan PDB yang ditopang belanja utang dari pertumbuhan PDB yang ditopang produktivitas riil masyarakat?
Bagian 3 Metode Analisis Alternatif: Pembacaan yang Lebih Akurat
PDB menghitung total aktivitas ekonomi - tanpa membedakan sumber pertumbuhannya. Untuk memahami kualitas pertumbuhan, kita butuh metode lain. Berikut empat pendekatan dari literatur ekonomi:
1. Uji hubungan jangka panjang
Uji hubungan jangka panjang adalah alat statistik yang menguji hubungan jangka panjang antara dua variabel - misalnya utang dan pertumbuhan. uji hubungan jangka panjang bisa menunjukkan apakah perubahan satu variabel benar-benar memengaruhi variabel lain, bukan sekadar berkorelasi.
Penelitian dari Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (2026) menggunakan data Indonesia 2004-2023. Temuan: utang sektor publik berpengaruh negatif besar terhadap pertumbuhan dalam jangka panjang.4
Temuan: Koefisien utang = -152,816 (negatif besar)
Artinya: Setiap kenaikan utang sektor publik → penurunan pertumbuhan ekonomi
uji hubungan jangka panjang penting karena menguji kausalitas - bukan sekadar korelasi. PDB tunggal tidak bisa melakukan ini.
2. uji porsi pengaruh (VD)
uji porsi pengaruh mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap fluktuasi pertumbuhan. Hasil VD dari penelitian yang sama: kontribusi utang terhadap variasi pertumbuhan meningkat terus - dari nol menjadi 36,69 persen di akhir kuartal ke-20.4
Kontribusi utang terhadap variasi pertumbuhan: 36,69%. Kontribusi defisit anggaran: 17,96%. Utang punya pengaruh dua kali lipat dibanding defisit - mekanisme utang adalah driver utama fluktuasi pertumbuhan.
3. uji urutan waktu Test
Uji uji urutan waktu mengecek apakah satu variabel mendahului variabel lain secara temporal - bukan sebab-akibat pemikiran, tapi urutan prediktif. Kalau utang mendahului PDB, pertumbuhan bergantung pada utang. Kalau sebaliknya, utang mengikuti pertumbuhan.
4. uji kestabilan data (ADF) & uji hubungan jangka panjang
Sebelum menjalankan uji hubungan jangka panjang, data harus diuji stasioneritasnya (ADF test) dan hubungan jangka panjangnya (Johansen test). Ini memastikan hasil model bukan korelasi palsu - korelasi yang muncul hanya karena semua variabel sama-sama naik.
Empat metode ini menguji hubungan kausal, bukan sekadar korelasi. Mereka membedakan efek jangka pendek dan jangka panjang. Mereka mengukur kontribusi relatif setiap variabel. Dan mereka bisa menunjukkan apakah pertumbuhan bergantung pada utang atau pada produktivitas.
Mengapa narasi publik hanya berfokus pada angka PDB tunggal, tanpa analisis komposisi pertumbuhan dan hubungannya dengan kondisi rumah tangga?
Bagian 4 Indikator yang Menjawab: Apakah Masyarakat Ikut Merasakan?
PDB menghitung berapa banyak uang bergerak dalam perekonomian. Tapi tidak menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kondisi rumah tangga benar-benar membaik?
Pertumbuhan PDB tidak otomatis berarti masyarakat ikut merasakan. Untuk mengeceknya, ada beberapa pertanyaan sederhana:
Apakah konsumsi masyarakat benar-benar meningkat? Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52% - tapi ini nominal. Setelah memperhitungkan inflasi, daya beli riil hanya naik tipis. Konsumsi kelas menengah bahkan hanya tumbuh 4,1% - terendah dari semua kelompok pendapatan.
Dari mana konsumsi itu berasal? Pinjaman daring tumbuh 25% menjadi Rp96,6 triliun. Pembiayaan gadai melonjak 48% ke Rp130 triliun. Utang rumah tangga naik 25%. Banyak keluarga mempertahankan konsumsi lewat utang, bukan kenaikan pendapatan.
Apakah masyarakat menabung? Ketika konsumsi dipertahankan lewat utang, tabungan justru berkurang. Ini pola yang tidak berkelanjutan - konsumsi hari ini ditanggung oleh pendapatan masa depan yang belum pasti.
Pertumbuhan PDB memang nyata. Tapi ketika konsumsi masyarakat lebih banyak ditopang utang daripada pendapatan, angka PDB sendiri tidak cukup menggambarkan kesehatan ekonomi rumah tangga.
A. Rasio Pembayaran Utang (porsi bayar utang)
porsi bayar utang - porsi bayar utang - mengukur berapa persen pendapatan negara yang habis untuk membayar bunga dan pokok utang. Indonesia tidak mempublikasikan porsi bayar utang secara resmi. Tapi estimasi independen dari beberapa analis menyebut angka serupa: sekitar 47 persen. Porsi bunga saja sekitar 19-20 persen dari pendapatan negara.5
porsi bayar utang yang tinggi berarti: setiap rupiah pendapatan negara, hampir setengahnya sudah "tergadai" untuk utang. Sisa untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program produktif jauh lebih kecil dari yang dibutuhkan.
B. porsi pajak
Rasio pajak Indonesia terus menurun: dari 10,08% pada 2024 menjadi 9,31% pada 2025 - terendah sejak pandemi. Realisasi penerimaan pajak dan bea cukai 2025 hanya Rp2.217,9 triliun, jauh di bawah target Rp2.490,9 triliun.6
Basis wajib pajak terdaftar naik dari 61,53 juta (2021) menjadi 80,27 juta (2024). Tapi proporsi pajak terhadap total ekonomi justru mengecil. Penerimaan pajak hanya tumbuh 3,6% pada 2024 - gagal mengimbangi PDB nominal 5,96%. Ini rendahnya daya pungut pajak - penerimaan pajak yang gagal tumbuh secepat ekonominya.
C. Komposisi Belanja: Konsumtif vs Produktif
Risiko terbesar dari defisit yang terus diperlebar: belanja yang tidak menghasilkan efek ganda - yaitu berapa kali uang yang dibelanjakan berputar kembali dalam perekonomian. Estimasi internal Kementerian Keuangan (2023): efek ganda belanja administrasi hanya <1,0. Artinya, setiap Rp1 yang dibelanjakan nyaris tidak menambah PDB.7
Program MBG (Rp268 triliun), KopDes, dan Danantara pada fase awal lebih banyak mengalir ke studi kelayakan, sekretariat, dan pelatihan SDM - aktivitas nonekonomi langsung. Belanja padat karya yang bisa meningkatkan daya beli justru terbatas.
Menkeu Purbaya mengonfirmasi (6 Agustus 2026): anggaran negara menanggung penuh utang Kopdes Rp240 triliun - cicilan ~Rp40 triliun/tahun selama 6 tahun, mulai September 2026. Untuk membiayai ini, PMK 7/2026 memotong 58% Dana Desa (Rp34,57 triliun dari Rp60,57 triliun). Sisa Dana Desa reguler: hanya Rp26 triliun.
Artinya: program yang seharusnya untuk desa justru memangkas dana yang selama ini digunakan desa untuk kebutuhan dasar - infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Ironisnya, data Simkopdes (2 Juni 2026) menunjukkan 33 dari 34 kabupaten termiskin tidak memiliki satu pun transaksi KopDes.
Catatan: klaim di atas kini terkonfirmasi oleh pernyataan resmi Menkeu (6 Agustus 2026) dan PMK 15/2026 serta PMK 7/2026. Untuk data realisasi per-akun dari LKPP, masih perlu ditunggu.
D. Kualitas Kerja dan Daya Beli
Investasi besar belum berbanding lurus dengan kerja berkualitas. 60% tenaga kerja di sektor informal, upah rata-rata Rp1,9 juta/bulan. Gaji lulusan S1 rata-rata Rp4,63 juta (November 2025) - tidak cukup untuk kelas menengah. PHK mencapai 88.519 sepanjang 2025, naik 13,54%.8
PDB naik 5,61%. Tapi PHK naik 13,54%. Utang rumah tangga naik 25%. Pembiayaan gadai naik 48%. Konsumsi kelas menengah hanya tumbuh 4,1%. Ketika indikator-indikator ini tidak bergerak searah dengan PDB, pertanyaannya sederhana: apakah pertumbuhan itu benar-benar dirasakan masyarakat?
Mengapa evaluasi anggaran negara tidak menyertakan indikator daya beli, upah riil, utang rumah tangga, dan kualitas lapangan kerja - sehingga publik bisa melihat apakah pertumbuhan PDB benar-benar dirasakan masyarakat?
Bagian 5 Pengukuran yang Lebih Lengkap
Tahun 2024, IISD menerbitkan laporan Comprehensive Wealth in Indonesia. Temuan: selama 25 tahun (1995-2020), CWI Indonesia naik hampir tiga kali lipat - dari Rp404,3 juta per kapita menjadi Rp1,13 miliar per kapita. Tapi PDB riil per kapita hanya naik dari Rp27,5 juta menjadi Rp54,1 juta.9
"Relatif lambatnya pertumbuhan PDB riil per kapita dibandingkan CWI menunjukkan bahwa Indonesia belum memanfaatkan kekayaannya secara optimal." CWI mengukur lima jenis modal - produced capital, human capital, natural capital, financial capital, social capital - jauh lebih lengkap dari PDB.
ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare
Daly dan Cobb (1989) mengembangkan ISEW sebagai respons terhadap keterbatasan PDB. ISEW menambahkan komponen yang diabaikan PDB: ketimpangan, kerusakan lingkungan, biaya polusi, depresiasi sumber daya alam.10
Beça dan Santos (2010) memodifikasi ISEW dan menemukan: pertumbuhan PDB di AS tidak diikuti peningkatan kesejahteraan nasional yang berkelanjutan.
ISWI - Indonesia Sustainable Welfare Index
BPS mengembangkan ISWI dengan enam dimensi: sosial, ekonomi, demokrasi & tata kelola, lingkungan, digital, dan ekspektasi individu. Analisis SEM menunjukkan: pertumbuhan kesejahteraan tidak diikuti peningkatan kualitas lingkungan.11
+ Financial Capital + Social Capital
≠ PDB (hanya mengukur aliran aktivitas ekonomi dalam satu periode)
PDB hanya menghitung aliran - berapa banyak aktivitas terjadi dalam satu periode. CWI/ISEW menghitung stok - berapa banyak kekayaan yang dimiliki. Ketika defisit membengkak dan utang naik, PDB mungkin naik. Tapi stok kekayaan negara bisa justru berkurang karena kewajiban utang yang menumpuk.
Mengapa BPS dan Kementerian Keuangan tidak merilis ISEW atau CWI secara berkala sebagai pelengkap PDB, sehingga publik bisa mendapat gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan ekonomi riil?
Catatan Jangan Jatuh ke Jerat yang Sama dari Sisi Berlawanan
Selama artikel ini membahas keterbatasan angka PDB, ada satu hal yang perlu diingat: kesalahan membaca ekonomi bisa terjadi dari dua arah.
Pernahkah Anda mendengar - atau bahkan berpikir sendiri - hal-hal seperti ini:
- "Mall ramai banget minggu lalu. Ekonomi pasti baik."
- "Event IT-nya penuh sesak. Daya beli masyarakat masih kuat."
- "Restoran pada antri. Ekonomi tidak mungkin sedang sulit."
- "Jalan macet terus. Berarti orang-orang pada belanja."
Pengalaman-pengalaman ini nyata. Tidak ada yang salah dengan melihat mall yang ramai atau restoran yang penuh. Itu memang menunjukkan adanya aktivitas ekonomi.
Tapi satu mall yang ramai tidak cukup untuk menyimpulkan ekonomi nasional sedang baik - sama seperti satu toko yang sepi tidak cukup untuk menyimpulkan ekonomi nasional sedang buruk.
Coba pikirkan begini. Di kota yang sama, bisa saja ada mall A yang ramai sementara mall B sepi. Di sektor yang sama, bisa saja restoran C penuh sementara restoran D tutup. Di waktu yang sama, bisa saja satu kota merasakan pertumbuhan sementara kota lain merasakan stagnasi.
Ekonomi nasional itu seperti puzzle raksasa - terdiri dari jutaan potongan kecil. Melihat satu potongan memang memberi gambaran tentang potongan itu. Tapi tidak memberi gambaran tentang keseluruhan puzzle.
Dari sisi angka: "PDB tumbuh 5,61% → ekonomi sehat → masyarakat baik-baik saja." Ini kesalahan karena menganggap satu angka makro langsung mencerminkan kondisi seluruh masyarakat.
Dari sisi pengalaman: "Mall ramai → ekonomi baik → tidak ada masalah." Ini kesalahan yang sama persis - hanya sumbernya diganti dari angka statistik menjadi pengalaman pribadi.
Keduanya jatuh ke jerat yang sama: menarik kesimpulan nasional dari satu sumber informasi yang terbatas.
Karena itu, ekonomi perlu dilihat dari berbagai sisi yang saling melengkapi. Angka pertumbuhan PDB. Komposisi pertumbuhan itu sendiri - dari mana asalnya. Konsumsi rumah tangga riil. Upah dan daya beli. Investasi swasta. Kredit produktif. Tabungan masyarakat. Indikator-indikator resmi dari BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan.
Tidak ada satu indikator tunggal - baik itu angka PDB maupun pengalaman di satu mall - yang bisa berdiri sendiri sebagai gambaran utuh kondisi ekonomi. Yang dibutuhkan adalah membaca beberapa indikator sekaligus, lalu melihat apakah mereka bercerita hal yang sama atau justru bertolak belakang.
Ketika angka PDB naik tapi daya beli stagnan, ketika restoran ramai tapi utang rumah tangga melonjak, ketika event penuh tapi PHK meningkat - di situlah pertanyaan yang sebenarnya mulai muncul. Bukan "ekonomi baik atau buruk." Tapi "baik untuk siapa, dan bertahan sampai kapan?"
Komposisi Pertumbuhan Perlu Dibaca
PDB memang menghitung output ekonomi dengan benar. Tapi angka pertumbuhan tidak boleh langsung diartikan bahwa kondisi masyarakat ikut membaik. Dua negara bisa sama-sama tumbuh 5% - tapi maknanya berbeda jika sumber pertumbuhannya berbeda. Data uji hubungan jangka panjang Indonesia 2004-2023 menunjukkan utang berpengaruh negatif besar terhadap pertumbuhan jangka panjang. Lebih tajam lagi: selama 2021-2025, utang pemerintah naik 39,4% dan bunga utang melonjak 49,7% - sementara PDB riil hanya tumbuh rata-rata 4,84% per tahun. Bunga utang tumbuh 10,3 kali lipat dari laju ekonomi.
Kesenjangan Antara Angka dan Kenyataan
Fiscal illusion - ilusi fiskal - membuat warga merasa beban lebih ringan dari kenyataan. Defisit yang diperlebar, utang yang ditunda pembayarannya, dan pengalihan beban ke Danantara menciptakan persepsi "ekonomi sehat" - sementara daya beli masyarakat, upah riil, dan tabungan rumah tangga tidak bergerak searah.
PDB Perlu Pelengkap
uji hubungan jangka panjang, uji porsi pengaruh, porsi bayar utang, daya pungut pajak, CWI, dan ISEW adalah alat yang tersedia. Sebagian besar sudah digunakan akademisi. Yang belum dilakukan: mengadopsi metode ini ke evaluasi anggaran negara secara rutin, sehingga publik tidak hanya disuguhi angka PDB tunggal tanpa konteks.
Artikel ini tidak menyarankan penghentian seluruh belanja negara atau penolakan terhadap utang. Utang bisa instrumen yang sah - jika dialokasikan ke belanja produktif yang meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Tapi ketika utang justru masuk ke belanja yang efek ganda-nya rendah - studi kelayakan, sekretariat, pelatihan administrasi - yang terjadi bukan investasi masa depan. Ini konsumsi hari ini yang ditanggung generasi mendatang. Dan ketika bunga utang tumbuh dari Rp343,5 triliun (2021) menjadi Rp514,4 triliun (2025) dan diproyeksikan Rp599,4 triliun (2026), beban itu bukan sekadar ditunda - ia mengkapitalisasi menjadi spiral fiskal yang makin berat setiap tahun.
Jika PDB tumbuh tinggi, mengapa sebagian masyarakat masih merasa daya belinya tertekan? Itulah pertanyaan yang harus dijawab - bukan oleh angka PDB saja, tapi oleh indikator yang lebih jujur tentang kondisi riil.